headerphoto
Get the Flash Player to see this rotator.
headerphoto

Tiga Perusahaan Terancam Batal Gelar Wimax

Selasa, 30 Maret 2010 14:19:39 - oleh : admin

Jakarta - Tiga dari delapan pemenang lisensi broadband
wireless access (BWA) di pita 2,3 GHz terancam batal menyelenggarakan
jaringan pita lebar lokal Wimax 16.d berbasis paket switched.

Ketiga
perusahaan itu adalah PT Internux, serta konsorsium PT Wireless Telecom
Universal (WTU) dan Konsorsium Comtronics Systems. Mereka tak berhasil
memenuhi kewajiban pembayaran up front fee dan biaya hak penggunaan
(BHP) frekuensi hingga batas waktu yang ditentukan.

Kementerian
Kominfo pekan depan akan melayangkan surat peringatan terakhir yang
intinya memerintahkan pada kedua konsorsium tersebut untuk sesegera
mungkin
memenuhi kewajiban pembayarannya hingga tanggal 26 April
2010.

"Seandainya tidak dipenuhi, kami memiliki kewenangan penuh
untuk segera secara tegas mencabut penetapan pemenang pada blok
frekuensi di zona yang dimenangkan," ujar Kepala Pusat Informasi
Kominfo, Gatot S Dewa Broto, di Jakarta, Senin (29/3/2010).

Ini
artinya, hak kedua konsorsium sebagai pemenang seleksi sebagaimana
ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Kominfo dibatalkan, serta Izin
Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched
dicabut.

Bagi kedua konsorsium itu, tenggat waktu terakhir mereka
sejatinya telah usai pada 26 Maret 2010 lalu. Sedangkan Internux, sudah
jauh-jauh hari melewati deadline batas waktu pembayarannya, 22
Februari 2010. Namun Kementerian Kominfo sejauh ini hanya berani
menggertak dan tak berani tegas langsung mencabut lisensi.

"Sebelum
keputusan pencabutan dan pembatalan dijatuhkan, Kominfo terlebih dahulu
akan melakukan verifikasi dan cek ulang untuk mengetahui apakah unsur
pelanggaran benar-benar telah dapat dibuktikan dalam aspek keterlambatan
pembayaran ini," kata Gatot.

Menurutnya, proses verifikasi
kepada Internux hingga saat ini masih berlangsung. Penyelenggara jasa
internet dari Makassar ini memiliki kewajiban kepada negara berupa BHP
frekuensi tahun pertama dan up front fee dengan total Rp 220,06
miliar.

Perusahaan ini telah meminta kelonggaran pembayaran
kepada pemerintah dengan cara mengangsur, termasuk denda 2% setiap bulan
karena keterlambatannya. Internux sendiri mengaku sudah membayar 10%
dari kewajiban pembayaran sehingga beranggapan sudah memenuhi kewajiban
minimal dan berharap pemerintah tidak bisa mencabut izin prinsip yang
diberikan.

Sementara Konsorsium WTU yang memenangkan lisensi
Wimax untuk wilayah Papua, Maluku dan Maluku Utara, serta Kepulauan
Riau, ini memiliki kewajiban kepada negara sekitar lima miliar rupiah.

Sedangkan
Konsorsium Comtronics Systems dan  Adiwarta Perdania yang memenangkan
area Jawa Bagian Barat Kecuali Bogor, Depok dan Bekasi,  Jawa Bagian
Tengah, serta Jawa Bagian Timur, punya kewajiban untuk membayar up
front fee
Rp 66,008 miliar.

Dari delapan pemenang tender,
Kominfo sejauh ini baru menerima pembayaran dari lima perusahaan, yakni
PT Telkom, PT Indosat Mega Media, PT First Media, PT Berca
Hardayaperkasa, dan PT Jasnita Telekomindo. Khusus untuk Berca,
kewajiban yang telah dipenuhi baru sebatas pembayaran BHP frekuensi
radio dan masih memiliki kewajiban denda. ( rou / ash )


 


Sumber Detik.com

kirim ke teman | versi cetak | Versi PDF

Berita "TERKINI" Lainnya